3 Kabupaten PSU, Kapolda Sumut terima Audiensi dengan Bawaslu RI

matamatadot.com || SumutKapolda Sumut, Irjen Pol. Drs. R. Z. Panca Putra S, M.Si menerima kunjungan audiensi dengan Bawaslu RI, di Lobby Adhi Pradana Mapolda Sumut, Kamis (23/4/2021).

Turut hadir dari perwakilan Bawaslu RI bapak Fritz Edward Siregar beserta tim dan para pejabat utama Mapolda Sumut.

Dalam audiensi tersebut membahas tentang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Provinsi Sumut.

Pelaksanaan PSU meliputi 3 Kabupaten yaitu Kab. Labuhan Batu, Kab. Labusel, dan Kab. Madina.

Kapolda Sumut Tinjau Kesiapan

Kapolda Sumut Irjen Pol Panca Putra menyampaikan bahwa bersama Pangdam I/BB telah melakukan berbagai langkah mulai dari penggalangan, peninjauan, dan pergeseran pasukan pengamanan agar pelaksanaan PSU dapat berjalan dengan aman dan sehat.

“Kami turut melakukan pengecekan ke beberapa TPS dan meninjau langsung kesiapan pengamanan di TPS-TPS yang berada di 3 kabupaten tersebut”, pungkasnya.

Kilas Balik

Keputusan MK RI Untuk Kab. Madina

Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Mandailing Natal (Madina), Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2020. Permohonan diajukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Muhammad Jafar Sukhairi dan Atika Azmi Utammi. Dalam amar Putusan Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021, Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan.

“Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian,” kata Ketua Pleno Hakim Konstitusi Anwar Usman didampingi para hakim konstitusi lainnya dalam persidangan secara daring dari Ruang Sidang Pleno MK, Senin (22/3/2021).

Mahkamah dalam amar putusan tersebut juga menyatakan batal Surat Keputusan KPU Madina nomor 2332/PL/02.6-Kpt/1213/KPU-Kab/XII/220 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di satu TPS yaitu TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi dan di dua TPS yaitu TPS 001 dan TPS 002 di Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara, Kecamatan Panyabungan Utara.

Selanjutnya, Mahkamah memerintahkan kepada KPU Madina untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS-TPS tersebut. Pelaksanaan PSU paling lama 30 hari kerja dari sejak diucapkannya putusan ini. Selain itu, memerintahkan KPU Madina untuk mengangkat Ketua dan Anggota KPPS di TPS-TPS tersebut.

Dalam persidangan, Hakim Konstitusi Aswanto membacakan pertimbangan Mahkamah terhadap dalil Pemohon perihal penggelembungan suara di 1 TPS yaitu TPS 001 di Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi dan 2 TPS yaitu TPS 001 dan TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara. Berdasarkan fakta-fakta hukum, bukti-bukti dan kesaksian dalam persidangan Mahkamah menyatakan dalil tersebut beralasan menurut hukum.

Keputusan MK RI untuk Kab. Labuhan Batu

Terkait dengan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Labuhanbatu 2020, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di sejumlah TPS.

Putusan itu, dibacakan oleh Hakim MK Enny Nurbaningsih dengan nomor pokok perkara 58 PHPU Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.

Melalui amar putusannya, MK mengabulkan permohonan sebagian para penggugat, dengan membatalkan SK KPU Kabupaten Labuhanbatu nomor 176 tentang penetapan Rekap hasil suara tanggal 16 Desember 2020.

MK juga memerintahkan KPU Labuhanbatu, untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di 5 TPS Kecamatan Rantau Selatan, 2 TPS di Rantau Utara, 1 TPS di Kecamatan Pangkatan, dan 1 TPS di Kecamatan Bilah Hilir.

KPUD Labuhanbatu wajib melaksanakan amar putusan tersebut paling lama 30 hari sejak MK menerbitkan keputusan.

Selain memerintahkan PSU di sejumlah TPS, MK juga memerintahkan KPU Labuhanbatu, untuk mengganti anggota PPK 4 Kecamatan dan anggota KPPS 9 TPS di 4 Kecamatan.

Keputusan MK RI Untuk Kab. Labusel

Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan pemungutan suara ulang atau PSU terkait dengan sengketa Pilkada atau perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Kabupaten Labuhanbatu Selata (Labusel) pada Pilkada 2020 yang lalu.

Dalam amar putusan dengan pokok perkara nomor 32 PHPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara, yang di bacakan oleh Hakim MK Enny Nurbaningsih, memerintahkan KPU setempat untuk melakukan PSU di dua kecamatan, yakni Torgamba dan Kampuang Rakyat.

Di dua kecamatan tersebut, di perintahkan untuk dilakukan PSU di 4 TPS di Kampung Rakyat dan 12 TPS di Torgamba.

Selain itu juga, MK telah membatalkakan SK KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan nomor 425 tentang penetapan rekap hasil suarat tanggal 16 Desember 2020. Dan meminta komisi pemilihan umum setempat untuk melaksanakan PSU terhitung 30 hari sejak putusan di terbitkan.

Mahkamah Kontitusi juga memerintahkan kepada KPU Labuhanbatu Selatan, untuk mengganti angggota PPK 2 kecamatan dan anggota KPPS 14 TPS di 2 kecamatan. (*)

Komentar