oleh

Aliran Dana Jual Beli Jabatan di Nganjuk, Motifnya Keuntungan Pribadi

matamatadot.com || Jakarta – Terbongkar aliran dana jual beli Jabatan di Nganjuk. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono mengatakan hasil penyidikan sementara aliran uang jual beli jabatan oleh Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat untuk keuntungan pribadi.

“Penyidikan masih berjalan, masih terus kami dalami. Sementara aliran dana masih untuk kebutuhan atau keuntungan pribadi saja.” kata Brigjen Rusdi Hartono di Mabes Polri Jakarta, Rabu (19/5/2021).

Aliran Dana Jual Beli Jabatan

Brigjen Rusdi menyebutkan aliran dana dari praktik jual beli jabatan oleh Bupati Nganjuk sebagai imbalan atas jabatan yang di berikannya.

Menurut Penyidik, belum menemukan dugaan aliran dana jual beli jabatan tersebut mengalir ke partai pengusungnya.

“Sampai saat ini masih untuk kepentingan pribadi, belum ada ke partai,” kata Rusdi.

Sebelumnya, Bareskrim Polri dan KPK menangkap Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat dalam operasi tangkap tangan (OTT), Senin (10/5).

Selain Bupati, penyidik Bareskrim Polri dan KPK juga menangkap 6 tersangka lainnya. Yaitu, ajudan bupati dan lima orang camat.

Berita terkini, Penyidik Bareskrim Polri telah menyusun berkas perkara 7 tersangka dugaan jual beli jabatan Bupati Ngajuk menjadi 4 berkas.

Berkas pertama atas nama tersangka Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat (NRH). Penyidik telah memeriksa 11 orang saksi.

Berkas kedua atas nama M Izza Muhtadin (MIM) selaku ajudan Bupati Nganjuk. Pemeriksaan sejumlah 8 saksi.

Dan Berkas ketiga untuk para pemberian suap yaitu pada camat jadi dua berkas perkara. Yaitu, untuk tersangka Dupriono (DR) selaku Camat Pace, Plt Camat Sukomoro, Haryanto (HR) selaku Camat Berbek, Bambang Subagio (BS) selaku Camat Loceret. Pemeriksaan sebanyak 8 saksi.

Selanjutnya berkas keempat untuk tersangka, Edie Srijato (ES) selaku Camat Tanjunganom dan Tri Basuki Widodo (TBW) selaku mantan Camat Sukomoro, penyidik telah memeriksa tiga saksi.

Untuk penerapan pasal kepada para camat dan mantan camat yakni Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Nomor 20 Tahun 2001, dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara dan denda Rp250 juta.

Sedangkan, Bupati Nganjuk dan ajudannya melanggar Pasal 5 ayat 2 dan/atau Pasal 11 dan/atau Pasal 12b UU Tipikor. Semua tersangka juga dijuchtokan Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. [Dot]

Komentar

Berita Terkait