oleh

Badan Pertanahan Lewat Single Administration Perangi Mafia Tanah

matamatadot.com || JakartaBadan Pertanahan atau Kementrian ATR/BPN kini punya sistem yang bisa melacak latar belakang kepemilikan tanah. Tentunya, hal ini akan membuat para koruptor ketar-ketir. Harta kekayaan yang berupa Aset tanah maupun properti yang mereka dapat dari tindakan haram akan mudah terlacak status kepemilikannya.

Menurut Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, bahwa Badan Pertanahan melalui sistem Single Administration atau Integrasi Data Pertanahan, perumahan, dan data properti mampu melacak kepemilikan tanah sebab sistem tersebut sudah terintegrasi.

Lacak Status Kepemilikan Tanah Lewat Single Administration

“Melalui Single Administration ini akan melacak pemilik tanah dengan harta yang halal atau haram akan lebih mudah.” Ungkap Menteri ATR/BPN Sofyan A. Djalil dalam forum JUMATAN (Jumpa PPATK Pekanan), akhir pekan lalu di Kantor Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di Jakarta.

Menteri Sofyan menegaskan kembali, “Kami tidak bisa menangkap, tapi kami dapat membantu aparat penegak hukum”.

“Kami Kementerian ATR/BPN komitmen dalam mendukung penegakkan hukum, khususnya anti pencucian uang.” Tegasnya.

Menteri Sofyan menjawab dengan tegas soal isu mafia tanah, bahwa kementerian yang dipimpinnya itu secara sistematik perang melawan praktik mafia tanah.

BPN Perang Melawan Mafia Tanah

Sofyan membeberkan Badan Pertanahan sedang praktik “bersih-bersih” di internal Kementerian ATR/BPN terhadap mereka yang terlibat mafia tanah. Dengan pemberlakuan sejumlah sanksi di antaranya pencopotan, penurunan pangkat (demosi), pemindahan ke tempat lain alias dimutasi, non-job, dan bermacam perbuatan lainnya agar memberikan pelajaran dan efek jera.

“Badan Pertanahan sangat serius dan pantang kalah dalam perang melawan mafia tanah. Hal ini mengingat kerap terjadinya kasus penyalahgunaan sertifikat tanah oleh mafia tanah.” Cetus Sofyan

Perang melawan mafia tanah adalah Program Pemerintah. Kata Syofian, tujuannya untuk menciptakan badan pertanahan lebih baik. Menurutnya, Pemerintah tidak boleh kalah dengan mafia tanah sebab negara harus hadir melindungi hak-hak warganya.

Dalam moment itu, Menteri Sofyan juga menerangkan soal tindaklajut kerjasama antara Kementerian ATR/BPN dengan PPATK dalam membina profesi Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT).

Dan fungsi dari kerjasama itu menegaskan PPAT menerapkan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ) atau biasa menyebutnya know your customer.

Cegah Koruptor Menutupi Asetnya Berupa Tanah dan Property

Melalui penerapan PMPJ ini tidak menutup kemungkinan PPAT akan melaporkan transaksi jual beli tanah yang mencurigakan kepada PPATK sebagai Key Performance Indicator (KPI) dari PPAT.

Hal ini merupakan rahasia umum bahwa kebanyakan koruptor menutupi harta kekayaannya dalam bentuk aset berupa tanah maupun property.

“Data di Badan Pertanahan akan sangat penting dalam membantu proses penegakan hukum, sekaligus optimalisasi asset recovery.” Terangnya. Ia juga menerangkan bahwa upaya menjadikan setiap transaksi tanah sebagai bagian dari pencucian uang, penghindaran pajak, dan segala kejahatan lainnya.

Pemikiran Kementrian ATR/BPN, juga sejalan dengan Kepala PPATK Dian Ediana Rae. Dian mengungkapkan bahwa sesuai hasil pemantauan PPATK. Bahwa upaya asset recovery atas hasil tindak pidana di Indonesia belum optimal. Khususnya perampasan terhadap hasil tindak pidana yang tidak bisa atau sulit terbukti tindak pidananya. Termasuk di antaranya hasil tindak pidana yang di miliki atau berada dalam penguasaan tersangka atau terdakwa yang telah meninggal dunia.

“Melalui pelacakan kepemilikan tanah atau properti sesuai transaksi yang tercatat oleh PPAT. Maka praktis nanti akan mudah upaya asset recovery dengan merampas kembali tanah atau properti atas hasil tindak pidana korupsi.” Pungkas Dian. [Dot]

Komentar

Berita Terkait