oleh

DPR RI Usulkan, Polri Sebagai Eksekutor Program Vaksinasi Covid-19

MataMataDot.com || Jakarta – Demi percepatan program vaksinasi Covid-19 di Indonesia, polisi bakal dapat tanggung jawab baru, yakni menjadi eksekutor dalam program vaksinasi. Penunjukan lembaga Polri sebagai ujung tombak suksesnya program vaksinasi ini merupakan usulan DPR RI.

DPR RI menyarankan supaya mengalihkan program vaksinasi menjadi tanggung jawab Polri. Selama ini, koordinasi berada di bawah pemerintah provinsi dan pemerintah daerah.

“Untuk mendorong terjadinya percepatan vaksinasi yang merata, sudah seharusnya Pemerintah melakukan re-evaluasi terhadap program vaksinasi yang sudah berlangsung hampir 7 bulan ini. Saran saya, sebaiknya tanggung jawab program vaksinasi ini kita berikan ke Polri saja sebagai pelaksana atau eksekutor. Jangan lagi pemerintah provinsi,” jelas Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang, Jumat (6/8/2021).

Pemda Keluhkan Berbagai Kendala Percepatan Vaksinasi

Menurutnya, saat ini sejumlah pemda mengeluhkan berbagai kendala dalam percepatan vaksinasi di daerah masing-masing. Seperti kekhawatiran akan penggunaan anggaran termasuk role refocusing. Serta kendala ketersediaan stok vaksin dari pemerintahan pusat karena sistem data stok vaksin yang tidak valid dan masih adanya keengganan warga untuk divaksin, juga kendala nonteknis lainnya.

“Artinya pemerintah pusat harus segera melakukan re-evaluasi mulai dari pengadaan, pendistribusian dan petugas pelaksana vaksin yang bertanggung jawab di lapangan,” jelas Wakil ketua DPR II ini.

Ia juga meyakini bahwa dengan perubahan strategi, lewat pengalihan penyelenggaraan vaksinasi kepada Polri, pendistribusian vaksin di daerah pasti akan jauh lebih tertib, dan tepat sasaran, daripada yang terjadi selama ini. Serta lebih aman dari kemungkinan terjadinya penyalahgunaan vaksin.

Komentar

Berita Terkait