oleh

Dukung Pemulihan Ekonomi Nasional 2021, Polri Keluarkan Kebijakan Baru

MataMataDot.com || Jakarta – Pemerintah tengah berupaya melakukan pemulihan ekonomi nasional 2021 di tengah situasi Pandemi Covid-19. Kita tahu Pandemi Covid-19 sudah memporak-porandakan segala aspek kehidupan di negeri ini, terutama dalam aspek ekonomi.

Selaras dengan tujuan Pemerintah tersebut, Kapolri mengambil langkah kebijakan baru dengan mengeluarkan Surat Telegram bernomor ST/1590/VIII/OPS.2./2021.

Dalam surat telegram Kapolri tersebut, intinya menginstruksikan para Kapolda untuk memerintahkan Ditreskrimum dan Direskrimsus menghindari praktik-praktik kriminalisasi untuk kepentingan kelompok mana pun. Lebih lanjut, dalam intruksinya Kapolri menyebutkan, Polisi dilarang terlibat dalam permainan mafia tanah. Berharap terus meningkatkan komunikasi, kolaborasi dan koordinasi dengan BPKP, Kejaksaan dan BPK di wilayah kerjanya masing-masing.

Menanggapi kebijakan STR Kapolri terbaru, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo melontarkan dukungannya atas langkah Kapolri (Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo) soal kebijakan terbaru tersebut.

Hindari Penegakan Hukum Kontra Produktif

Kebijakan Kapolri terbaru itu, sesuai dengan upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional 2021.

Bambang menafsirkan, kebijkan itu dapat menghindari tindakan penegakan hukum kontra produktif yang bisa menghambat upaya pemerintah dalam meningkatkan pemulihan ekonomi nasional 2021.

Lebih lanjut, “Penafsiran Perintah tersebut bukan untuk melindungi tindakan kejahatan oleh pelaku usaha maupun birokrasi pemerintah. Melainkan untuk memastikan jajaran kepolisian turut mendukung percepatan perizinan berusaha guna menjaga iklim investasi dan memberikan rasa aman kepada para investor yang akan dan yang telah berinvestasi di berbagai wilayah Indonesia.” jelasnya.

Ia menambahkan, koordinasi Pihak Polisi bersama BPKP, Kejaksaan dan BPK tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan berbagai hal.

Di antaranya pemantauan, pengawasan, pendampingan dan asistensi terhadap pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional 2021. Lalu, realisasi program dan penyerapan anggaran perlinkes, perlinsos, program prioritas, dukungan UMKM dan koorporasi serta insentif usaha. Selain itu, pemantauan dan pengawasan terhadap realisasi belanja daerah (APBD).

“Di tengah suasana pandemi Covid-19 yang meluluhlantakkan berbagai sendi ekonomi. Pemberian rasa aman dan kepastian hukum terhadap para investor adalah kunci agar investasi tetap meningkat. Sehingga, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Selain itu, penyerapan anggaran pemerintah daerah juga harus meningkat. Jangan sampai uang yang sudah tersedia untuk berbagai keperluan rakyat malah mengendap di rekening bank,” jelasnya.

Menurutnya, berdasarkan laporan Kementerian Dalam Negeri hingga 15 Juli 2021, tercatat realisasi belanja APBD pemerintah provinsi baru 35,18 persen, lebih rendah daripada serapan anggaran pada 31 Juli 2020 yang mencapai 37,90 persen.

Sedangkan untuk Kabupaten/Kota realisasi belanja APBD per 15 Juli 2021 baru mencapai 32,11 persen, lebih rendah daripada 31 Juli 2020 yang mencapai 37,50 persen.

“Kementerian Keuangan melaporkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan-II tahun 2021 mencapai 7,07 persen. Harus menjaga momentum ini dengan baik. Antara lain dengan meningkatkan belanja pemerintah, konsumsi, investasi, ekspor dan sektor manufaktur. Sehingga pada triwulan selanjutnya pertumbuhan ekonomi tetap positif, sehingga Indonesia tidak kembali masuk dalam jurang resesi.” tutupnya. [Dot]

Komentar

Berita Terkait