oleh

Gegara Ancam Lempar Asbak, Paripurna DPRD Solok Ricuh

MataMataDot.com || Padang – Paripurna DPRD Solok Ricuh berbagai spekulasi opini pun bertebaran menyoroti peristiwa yang tak seharusnya terjadi, pada Rabu (18/7/2021)

Pemicu reaksi yang berakhir ricuh itu, berawal dari sikap seorang anggota dewan yang berdiri menantang dan mengancam melempar asbak kaca. “Sontak ancaman ini yang membuat anggota dewan lainnya bereaksi.” Sutan Muhammad Bahri Anggota DPRD Solok dari Fraksi Hanura.

Tak hanya Sutan, sejumlah anggota dewan lainnya juga tidak terima dengan gaya preman salah seorang Anggota DPRD tersebut. Akhirnya, situasi semakin tidak kondusif, Petugas keamanan pun terpaksa menyeret anggota DPRD yang mengancam itu keluar dari ruangan.

Alasan Paripurna DPRD Solok ricuh. Menurut Ketua DPRD Kabupaten Solok Dodi Hendra, kericuhan dalam sidang paripurna terjadi sebab dinamika politik yang tinggi. Dodi pun memutuskan untuk menunda rapat paripurna sampai waktu yang belum ditentukan.

“Terkait kericuhan, jadi masalahnya itu, itulah dinamika politik, dan semuanya baik kok, dan akan memberikan yang terbaik untuk masyarakat khususnya Kabupaten Solok.” cetus Dodi

Dodi mengajak para anggota DPRD Solok mengikuti rapat paripurna dengan tertib. Dia pun meminta para wakil rakyat itu menyucikan hati dan membersihkan jiwa.

“Mari kita lakukan (rapat) itu sebagaimana mestinya. Saya meminta kepada kawan-kawan mari sucikan hati dan bersihkan jiwa.” tuturnya.

Sejumlah Anggota DPRD Solok Gelar Rapat Tandingan

Penyebab kericuhan itu, kata Dodi, adanya peraturan gubernur yang menyebut surat pemberitahuan boleh ditandatangani oleh wakil ketua DPRD. Kondisi itu. Sehingga, membuat dualisme pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Rapat paripurna DPRD Solok turut menggelar di tempat terpisah yang di pimpin oleh wakil ketua DPRD. Terselenggaranya Rapat paripurna tandingan itu di daerah Cinangkiak.” Kata Politikus Partai Gerindra itu.

Menurutnya, wakil ketua DPRD memulai kegiatan yang sama di tempat berbeda sekitar pukul 12.00 WIB atau berbarengan dengan rapat paripurna yang ia pimpin.

“Sehingga terjadi dualisme dan memicu pertengkaran pada hari ini,” katanya.

Dodi menolak jika dianggap tak layak memimpin sidang paripurna. Menurutnya, peraturan gubernur yang membuat banyak kerancuan dan kebingungan. Ia bakal meminta Gubernur Sumbar Mahyeldi dan Kementerian Dalam Negeri segera melakukan perubahan.

“Kalau hari ini terjadi di sini, tentu seluruh kabupaten kota di Indonesia akan berbuat seperti ini juga lain kali. Jadi kita akan minta gubernur dan Mendagri untuk melihat keadaan ini.” tegasnya.

Mosi Tak Percaya ke Ketua DPRD

Sementara itu, Ketua Fraksi PAN DPRD Solok, Aurizal mengatakan sejumlah anggota dewan masih menolak Ketua DPRD Solok Dodi Hendra memimpin rapat. Menurutnya, para anggota dewan melayangkan mosi tak percaya kepada Dodi.

“Sejumlah anggota dewan menolak Ketua DPRD Kabupaten Solok, Dodi Hendra sebagai pemimpin rapat karena mosi tak percaya kepada Dodi Hendra masih berjalan,” kata Aurizal.

Sejumlah anggota dewan melayangkan mosi tidak percaya karena menganggap Dodi tidak menjalankan tugas dan fungsi sebagai ketua DPRD.” pungkasnya. [***]

Komentar

Berita Terkait