oleh

Jurus Jitu Jokowi, Implementasi PPKM Berskala Mikro di Tingkat Kelurahan/Desa

matamatadot.com || Jakarta – Permasalahan Covid 19 masih mengancam Indonesia baik dari segi kesehatan maupun perekonomian. Kebijakan – kebijakan program berkesinambungan dimulai dari PSBB, PKKM jilid 1 dan 2 terus dikaji ulang mencari solusi terbaik guna pencegahan penyebaran Covid 19 di Tanah Air.

Nampaknya Kesemua program dinilai masih kurang efektif dan maksimal dalam rangka pencegahan penyebaran Covid 19 sehingga jurus jitu Jokowi implementasi PPKM Berskala mikro diinstruksikan kepada jajarannya untuk mengoptimalkan penerapan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dengan pendekatan mikro.

Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19 Nasional Brigjen TNI (Purn) Alexander Ginting menyampaikan Joko Widodo memutuskan PPKM Mikro berlangsung pada 9 Februari 2021.

“Berdasarkan keputusan presiden bahwa mulai 9 Februari ini akan dilaksanakan PPKM berskala mikro,” ujarnya pada Jumat, (5/2/2021).

PPKM Mikro mulai diterapkan pada tanggal 9 hingga 22 Februari 2021. Hal tersebut usai diterbitkannya instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 3 Tahun 2021.

Direktur Jenderal Bina Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Safrizal mengatakan, PPKM mikro akan diterapkan di sebagian wilayah di Jawa dan Bali sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Pemantauan zona risiko Covid-19 dilakukan hingga tingkat rukun tetangga (RT).

Jurus Jitu Jokowi Implementasi PPKM Berskala mikro yang diintruksikan kepada Jajarannya antara lain :

Pertama, ada beberapa poin yang diatur mulai dari ketentuan penentuan zonasi penularan COVID-19 dari hijau, kuning, oranye dan merah berbasis RT. Jika kasus COVID-19 lebih dari 10, maka satu RT masuk kategori zona merah sehingga tempat ibadah dan tempat umum ditutup kecuali sektor esensi.

Kedua, aktivitas masyarakat di RT zona merah itu dibatasi hingga pukul 20.00 WIB dan mereka tidak boleh berkegiatan melebihi tiga orang.

Ketiga, pembentukan Posko Penanganan COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan yang harus berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 bersama TNI-Polri dengan beban anggaran menggunakan Dana Desa.

Keempat, aktivitas di restoran dibatasi 50 persen dan layanan pesan antar tetap dijalankan sesuai jam operasional dengan penerapan protokol kesehatan ketat. Sedangkan jam operasion pusat perbelanjaan/mall diperpanjang sampai jam 21.00 Wib. [mtm]

Komentar

Berita Terkait