oleh

Polisi Periksa Dugaan Korupsi Pembangunan Pasar Balungkulon Jember

matamatadot.com || Jember – Dugaan Korupsi Pembangunan Pasar Balungkulon Jember, Polisi geledah Kantor UKPBJ Pemkab Jember temukan dokumen palsu. Polisi menggeledah kantor UKPBJ Pemkab Jember sebab merupakan pelaksana dan pemegang lelang proyek Pasar Balungkulon.

Setelah, mendapat informasi soal dugaan korupsi proyek pembangunan Pasar Balungkulon. Kapolres Jember AKBP Arif Rachman Arifin, SIK, MH segera memerintahkan Satreskrim gerak cepat selidiki kasus tersebut.

Dugaan Korupsi Pembangunan Pasar Balungkulon

Alasan utama Kapolres merespon cepat informasi dugaan korupsi Pembangunan Pasar Balungkulon, ternyata?. Menurut Kapolres Jember AKBP Arif Rachman, bahwa perkara tindak pidana korupsi itu merupakan salah satu prioritas utama penanganan Polres Jember.

“Kami akan merespon informasi atau laporan dugaan korupsi yang masuk dan akan kami tangani segera. Ini searah dengan komitmen kami untuk mempertahankan status WBK dan WBBM. Yaitu Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani,” Terang AKBP Arif, Jum’at (28/5/2021).

“Korupsi sudah menjadi suatu penyakit yang akut.” Tambah Kapolres

Arif juga menuturkan bahwa tindakan korupsi itu sangat menyengsarakan rakyat. Jadi harus segera kita berantas pelakunya.

Kemudian, menindaklanjuti perintah Kapolres, Kasat Reskrim melalui unit Tipikor memeriksa dan menggeledah kantor Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Pemkab Jember. UKPBJ merupakan pelaksana dan pemegang tender proyek Pasar Balungkulon.

Polisi Temukan Dokumen Palsu

“Dari hasil penggeledahan, Pihak Polisi mendapatkan terkait dokumen penawaran lelang milik PT pemenang lelang. Ternyata, setelah kita dalami pemenang lelang dalam mengajukan persyaratan dengan memalsukan dokumen,” kata AKP Komang di ruang kerjanya.

Kemudian, Penyidikan berkembang ke lapangan yang menemukan di beberapa titik pengerjaan adanya dugaan fiktif.

Pihak Sat Reskrim Polres Jember bekerjasama dengan Universitas Jember memeriksa pengerjaan fisik. Dalam proses penyidikan itu juga melibatkan BPKP Provinsi Jatim. Laporan hasil temuan BPKP itu taksir kerugian negara mencapai Rp 1,8 M.

Lalu, untuk memperkuat dalam penetapan tersangka pihak Polisi masih terus memperkuat alat bukti. dan Sejauh ini pihak Polisi sudah memeriksa 34 orang saksi dan mendengarkan keterangan 4 orang ahli.

Menurut tindak pidana korupsi tersangka terancam pasal 2 ayat 1 pasal 3 UU No 31 tahun 1999 Jo UU No 20 tahun 2001 Jo pasal 55 (1) ke 1 pasal 56 KUHP dengan ancaman kurungan penjara minimal 4 tahun hingga 20 tahun atau denda 200 juta hingga 1 Miliar. [Dot]

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait