Puluhan Warga Putatkumpul Lamongan Geruduk Balaidesa, Tuntut Kades mundur

Lamongan | Puluhan warga Putatkumpul Kecamatan Turi Lamongan geruduk kantor balai desa setempat, Selasa (3/1). Mereka melakukan orasi di depan kantor balai desa Putatkumpul dengan dijaga aparat kepolisian dari Polres Lamongan.

Pasalnya, banyak permasalahan di Desa Putatkumpul yang hingga kini belum tuntas. Diantaranya, persoalan PTSL, Dana Desa, Dana Hibah dan proyek desa lainnya. Menyikapi soal tersebut warga menuntut agar kepala desa dan ketua BPD mundur dari jabatannya.

“Terus terang kami sangat kecewa dengan kepemimpinan bapak kades yang sekarang, kami menganggap ia dan BPD tidak becus dalam bekerja. Kalau memang tidak bisa bekerja untuk kepentingan masyarakat, mohon sekiranya untuk mundur saja,” teriak warga Putatkumpul, Miftah Zaini saat menyampaikan aspirasinya.

Miftah membeberkan, aspirasi warga yang pertama soal janji politik kepala desa untuk merealisasikan lapangan volly, namun faktanya sampai dengan hampir 4 tahun ini belum terwujud.

Kedua, lanjut Miftah, soal patok dari program PTSL yang selama ini belum ada realisasi, padahal programnya sudah selesai 2 tahun yang lalu. Permasalahan itu, kata dia, juga sudah ia laporkan ke unit III Polres Lamongan, namun hasil akhirnya tidak memuaskan.

“Laporan kami dianggap tidak memenuhi unsur pidananya. Sehingga kami bersama warga menuntut kepada kepala desa segera mengadakan atau melakukan pematokan hampir 1.500 bidang yang hanya ada 5 persen terpasang, jadi sekitar 1.400 bidang yang belum terpasang,” ungkapnya.

Ia mengatakan, sebetulnya bukan hanya persoalan itu saja yang selama ini menjadi uneg-uneg warga, banyak proyek di desa Putatkumpul yang seolah tumpang tindih, ada banyak kegiatan yang sumber dananya entah itu dari dana desa, dana hibah atau BKPD.

“Kami sudah mengecek semua kegiatan tersebut, semuanya terkesan dikerjakan asal-asalan. Warga tidak mau punya pemimpin atau kepala desa yang korup, itu adalah uang negara termasuk uang rakyat juga, dari kita bayar pajak dan sebagainya,” lanjut Mifta.

Menurut dia, berkaitan dengan hasil mediasi dengan Muspika Kecamatan Turi, kades berjanji akan segera membuat patok-patok yang akan segera dipasangkan di semua bidang dari program sertifikat PTSL di desa Putatkumpul.

Saat mediasi berlangsung sempat akan terjadi kericuhan, warga yang diduga massa kades pada waktu itu berada diluar sempat akan merangsek masuk ke kantor balai desa, namun kejadian tersebut dapat diredam oleh aparat kepolisian.

Sementara itu, Kepala Desa Putatkumpul Syukron Makmun usai mediasi dengan warga menjelaskan, ada dua aspirasi warga yang disampaikan kepada pemerintah desa, yakni ada dua item terkait PTSL dan pengadaan lapangan volly desa.

Terkait PTSL, menurut dia, pihaknya tetap membuka diri ketika nanti tanah-tanah warga yang berbatasan masih bermasalah, ia siap turun ke lapangan untuk melakukan pengukuran. Tidak ada biaya sama sekali, baik kasih amplop dan lain-lain, rokok ia hilangkan semua.

“Jadi nanti akan kita indentifikasi warga yang memang masih ada masalah batas tanahnya dengan sebelah-sebelah itu, (batas tetangga tanah) dan kita akan komunikasi. Termasuk sertifikat yang hilang itu akan kita bantu, untuk proses kehilangan penerbitan ulang,” ujarnya.

Selanjutnya, kata kades, nanti akan dikomunikasikan dengan pokmas, karena itu wewenang daripada pokmas. Sedangkan, imbuh kades, terkait dengan lapangan bola volly, progresnya pasti akan terwujud di tahun 2023 ini.

“Untuk kondusifitas desa, kita berharap Insya’Allah secara keseluruhan 1500 bidang sertifikat itu kan berhasil, bahkan separuhnya ke bank semua (sebagai jaminan). Jadi dengan biaya yang sedikit murah itu, kita berupaya warga juga bahagia mendapatkan sertifikat itu. Kalau memang ada masalah sengketa, ya kita selesaikan,” tutupnya. [***]

Komentar